Pengertian, Ciri - Ciri dan Cara Mendirikan Perseoan Terbatas (PT)

linkbelajar.com - Perseroan terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia. Sebuah PT merupakan sebuah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya dan memiliki kepemilikan yang terbagi-bagi dalam bentuk saham. Pemilik saham PT disebut pemegang saham dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang-hutang PT, kecuali jika mereka juga menjabat sebagai pengurus PT.

Pendirian PT harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki minimal dua orang pendiri, memiliki akta pendirian, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT juga harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direksi dan dewan komisaris.

PT memiliki keuntungan-keuntungan, seperti kemampuan untuk memperoleh modal dari penjualan saham kepada investor, kemampuan untuk memperoleh kredit dari bank, dan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pribadi pemiliknya. Namun, PT juga memiliki kewajiban-kewajiban, seperti membayar pajak, melaporkan keuangan secara teratur, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, PT sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk melakukan usaha dan berinvestasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia:

1. Badan hukum yang terpisah: PT merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti bahwa PT memiliki hak dan kewajiban hukumnya sendiri, dan tanggung jawab keuangan dan hukumnya tidak tergantung pada pemiliknya.
2. Kepemilikan terbagi dalam saham: Kepemilikan PT terbagi-bagi dalam saham, dan pemilik saham disebut pemegang saham. Pemegang saham dapat membeli atau menjual saham mereka kepada pihak lain.
3. Jumlah pendiri minimal 2 orang: PT harus didirikan oleh minimal 2 orang yang disebut pendiri. Pendiri PT bertanggung jawab atas pembiayaan awal PT dan menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan.
4. Pengurusan oleh direksi dan dewan komisaris: PT diurus oleh direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap direksi.
5. Modal disetor minimal 25%: Modal PT harus disetor minimal 25% dari total modal yang disepakati oleh para pendiri PT.
6. Batas tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor: Pemilik PT hanya bertanggung jawab atas hutang PT sesuai dengan jumlah modal yang telah disetor, dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang PT.
7. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: PT harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum.
8. Wajib melaporkan keuangan secara teratur: PT wajib menyampaikan laporan keuangan secara teratur kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
9. Kemampuan memperoleh modal dari investor dan bank: PT memiliki kemampuan untuk memperoleh modal dari penjualan saham kepada investor atau dengan cara memperoleh kredit dari bank.
10. Dapat beroperasi dalam waktu yang panjang: PT dapat beroperasi dalam waktu yang panjang karena status badan hukumnya yang terpisah dari pemiliknya.

Berikut adalah beberapa langkah untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia:

1. Memilih nama PT: Pilihlah nama PT yang belum digunakan oleh perusahaan lain dan sesuai dengan ketentuan hukum. Nama PT juga harus memenuhi syarat sebagai badan usaha, misalnya harus memasukkan kata "Perseroan Terbatas" atau "PT" di akhir nama perusahaan.
2. Membuat Akta Pendirian: Persiapkan Akta Pendirian PT, yang merupakan dokumen resmi yang memuat informasi tentang PT, seperti nama perusahaan, tujuan usaha, alamat kantor, jumlah modal dasar, jumlah saham, dan informasi tentang pendiri dan pengurus.
3. Menyetor Modal: Setor modal PT ke rekening bank yang ditunjuk oleh pendiri. Modal minimal yang disetor adalah 25% dari jumlah modal dasar perusahaan yang telah disepakati.
4. Membuat Surat Keterangan Domisili: Buat Surat Keterangan Domisili yang mencantumkan alamat kantor PT dan disetujui oleh pihak kelurahan atau kecamatan setempat.
5. Mengajukan Permohonan Pendirian PT: Ajukan permohonan pendirian PT ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Persyaratan pendirian PT harus dilengkapi dengan dokumen seperti Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili, dan surat persetujuan dari instansi terkait.
6. Menyelesaikan proses pendaftaran dan perizinan: Setelah mendapatkan persetujuan pendirian dari Kemenkumham, selesaikan proses pendaftaran dan perizinan lainnya, seperti NPWP, SIUP, TDP, dan akun bank perusahaan.
7. Membuat tanda daftar perusahaan: Setelah mendapatkan izin operasional, buatlah tanda daftar perusahaan (TDP) dan dapatkan nomor induk berusaha (NIB) dari pemerintah.

Proses mendirikan PT mungkin memerlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan biaya tertentu, tergantung pada kompleksitas dan lokasi perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda memperkirakan biaya dan waktu yang diperlukan sebelum memutuskan untuk mendirikan PT.